 |
| Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama BP2KKJ, di ruang rapat lantai I Gedung DPRD, Senin 6 Juni 2022 pagi |
Anambas, antena.id - Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama BP2KKJ terkait dengan Daerah Otonomi Baru (DOB), di ruang rapat lantai I Gedung DPRD, Senin 6 Juni 2022 pagi.
Wakil Ketua I DPRD KKA, Syamsil Umri mengatakan, RDP ini berdasarkan proposal yang disampaikan oleh Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Jemaja.
“Kami memberikan apresiasi kepada masyarakat Kepulauan Jemaja yang telah datang di Gedung DPRD ini dalam rangka menyampaikan aspirasi,” kata Umri.
Umri mengingatkan, kepada panitia BP2KKJ agar mempersiapkan kelengkapan berkas atau dokumen dalam bentuk secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Umri juga menjelaskan, pada intinya DPRD Kabupaten Kepulauan menyetujui DOB Kepulauan Jemaja menjadi Kabupaten Kepulauan Jemaja (KKJ).
Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) BP2KKJ, Megantara, menyampaikan, atas nama masyarakat Pulau Jemaja memberikan apresiasi kepada Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas atas kegiatan RDP ini.
Menurut Megan, latar belakang terbentuknya Kabupaten Kepulauan Jemaja atau BP2KKJ, pada 21 May 2021 telah terlaksananya Musawarah Besar (MUBES) masyarakat Pulau Jemaja di Letung Kecamatan Jemaja.
Sehingga dalam rangka membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Jemaja yang diikuti oleh seluruh perwakilan dari masyarakat Jemaja baik yang berada ditempat maupun diluar daerah dan di hadiri dari Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kepulauan melalui virtual.
“Hasilnya, melalui deklarasi bahwa kami dari masyarakat Pulau Jemaja menyatakan akan membentuk Daerah Otokonomi Baru (DOB) dengan nama Kabupaten Kepulauan Jemaja,” terang Mengantara.
Lanjut Megantara, guna mewujudkan cita- cita tersebut, melalui MUBES terbentuknya BP2KKJ sampai dengan hari ini menyampaikan proposal usulan menjadi DOB kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
Terakhir, Megantara berharap proposal yang diberikan dapat di setujui oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas. (***)
