 |
| DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna pada Rabu (10/9/2025) |
antena.id, Batam – DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna pada Rabu (10/9/2025) siang dengan dua agenda utama yakni pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Batam Tahun Anggaran 2026, serta penjelasan Wali Kota Batam mengenai perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Batam, Budi Mardiyanto SE MM, didampingi Ketua DPRD Batam, H. Muhammad Kamaludin, dan dihadiri Wali Kota Batam Amsakar Achmad, jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, akademisi, insan pers, serta pejabat Pemko dan BP Batam.
Sebelum memasuki agenda utama, pimpinan rapat meminta kesepakatan singkat antar fraksi. Disepakati bahwa pandangan fraksi bisa disampaikan tertulis maupun dibacakan langsung.
Fraksi-Fraksi Setujui, PKS Soroti Masalah Lingkungan dan Kesehatan
Fraksi Partai NasDem, Gerindra, PDIP, dan Golkar kompak menyatakan persetujuan agar Ranperda Perubahan APBD 2026 dibahas ke tahap berikutnya, meski tetap menyampaikan catatan tertulis kepada pimpinan rapat.
Sementara itu, Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Dr. M. Mustofa SH MH, memilih membacakan sejumlah catatan. Ia menekankan pentingnya penanganan banjir dan sampah yang dinilai bisa menurunkan daya saing Batam.
“Investor bisa memberi persepsi negatif kalau masalah lingkungan ini tidak ditangani serius,” tegas Mustofa.
Selain itu, Mustofa mengingatkan hasil pemeriksaan kesehatan gratis yang menemukan ribuan anak di Batam mengidap diabetes.
“Kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Jika tidak ditangani sejak dini, bisa menimbulkan komplikasi serius di usia muda dan menjadi beban besar bagi anggaran kesehatan,” ujarnya.
PKS juga menilai pelebaran jalan bukan solusi jangka panjang untuk kemacetan. Mereka mendorong pembangunan transportasi publik yang andal serta pembatasan jam operasional kendaraan bertonase berat.
“Batam perlu menyiapkan transportasi publik yang handal. ASN sebaiknya jadi teladan dengan beralih ke transportasi umum, sebagaimana diterapkan di Jakarta dan Medan,” tambahnya.
Dalam aspek ekonomi, PKS menyoroti inflasi dan ketahanan pangan. Menurutnya, operasi pasar hanya solusi jangka pendek.
“Investasi di Batam sangat tinggi, tapi dampaknya belum nyata bagi masyarakat. Investasi harus inklusif, melibatkan UMKM, ekowisata, dan program pelatihan,” tegas Mustofa.
PKB Dorong Belanja Produktif
Fraksi PKB yang diwakili Drs. H. Surya Makmur Nasution MHum juga menyetujui pembahasan Ranperda dilanjutkan, namun menekankan agar APBD lebih produktif.
“Belanja pegawai jangan sekadar jadi beban, tapi harus sebanding dengan peningkatan kinerja dan inovasi layanan publik,” ujar Surya.
Ia juga mengingatkan agar program seremonial yang tidak berdampak langsung pada ekonomi dievaluasi.
Fraksi Lain Fokus Infrastruktur dan UMKM
Fraksi PAN–Demokrat–PPP lewat juru bicara Safari Ramadan menyoroti masalah banjir, sampah, dan memastikan agar program bantuan bunga 0% untuk UMKM benar-benar dirasakan masyarakat.
Adapun Fraksi Hanura–PSI–PKN yang diwakili Ruslan Sinaga menyampaikan pandangan dengan gaya khas melalui pantun, sembari menyatakan persetujuan Ranperda dibahas ke tahap selanjutnya.
Agenda Berikutnya: Jawaban Wali Kota
Dengan berbagai catatan yang disampaikan fraksi, DPRD Batam sepakat membawa Ranperda Perubahan APBD 2026 ke pembahasan tingkat lebih lanjut. Sesuai mekanisme, Wali Kota Batam Amsakar Achmad akan memberikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi tersebut dalam rapat paripurna yang dijadwalkan dalam waktu dekat.
(Humas DPRD Batam)
