masukkan script iklan disini
 |
| Djamaluddin salah seorang warga Kepulauan Anambas bersama anaknya yang mengalami disabilitas di Tarempa, Jumat, 30 September 2022 ( foto : Faidillah/antena.id) |
Anambas, antena.id - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar menyebut tahun ini rencananya ada penyaluran bantuan perbaikan rumah tak layak huni bagi warga yang terdampak miskin ekstrem di daerah nya.
"Tahun ini kita rencananya ada penyaluran bantuan perbaikan rumah tak layak huni. Teknisnya ada di Dinas PUPR, kalau tidak salah jumlahnya ada 12 penerima," sebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar, di Tarempa, Jumat, 19 April 2024.
Sahtiar mengutarakan, pengentasan masyarakat miskin ekstrem merupakan program prioritas yang terus diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, salah satunya dengan menuntaskan persoalan rumah tak layak huni (RTLH).
Menurut Sahtiar, kondisi rumah tak layak huni merupakan salah satu faktor utama penentu kategori masyarakat miskin ekstrem, kendati demikian untuk realisasi penuntasan persoalan tersebut pihaknya terus berupaya mengalokasikan anggaran itu melalui dana pusat maupun daerah secara berkala, sebab masih adanya kondisi rumah tak layak huni yang berada di Kepulauan Anambas.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR, Syarif Ahmad melalui Kabid Perkim Zuherman mengatakan, terkait hal tersebut pihaknya akan membangun rumah tak layak huni menjadi rumah sehat sederhana. Bantuan bedah rumah tak layak huni itu direncanakan mulai dibangun di tahun 2024 di sejumlah pulau yang tersebar di Anambas.
"Iya tahun ini ada 12 warga penerima yang kami usulkan untuk mendapatkan bedah rumah tak layak huni dan prosesnya masih berjalan," ucapnya, di Tarempa, Jumat, 19 April 2024.
Lanjut ia mengatakan bedah rumah tak layak huni bakal dilaksanakan ditiga kecamatan yakni, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Tengah dan Kecamatan Kute Siantan yang menggunakan anggaran bersumber dari dana insentif fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kategori penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2023.
Pihaknya mengusulkan pagu anggaran itu sebesar Rp 1,2 Miliar untuk pembangunan 12 rumah tak layak huni di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.
"Teknisnya bantuannya diberikan dalam bentuk material bukan uang tunai. Untuk tukang bangunannya bisa dari kami yang siapakan atau dari pemilik rumah. Yang jelas kami yang akan bayarkan," ungkapnya.
Zuherman mengatakan, nilai anggaran bantuan bedah rumah ini masih dalam tahap penyesuaian aturan.
"Kemarin kami usulkan itu untuk satu unit rumah Rp 100 juta. Tapi kami masih verifikasi lagi apakah diaturannya masih Rp 50 juta atau Rp 100. Kalau memungkinkan bisa Rp 100 juta kami pakai itu. Kalau tak memungkinkan ya Rp 50 juta," terangnya.
Sementara itu, pihaknya terus berupaya mempercepat waktu pengerjaan pembangunannya dalam waktu dekat ini.
"Ini kami masih menunggu pergeseran DPAnya, karena lagi direview sama Inspektorat. Semoga cepat lah biar segera kami mulai bedahnya," tuturnya.
(Fai)
