masukkan script iklan disini
 |
| Kapolres Natuna AKBP Novyan Aries Efendie, SH, SIK, MM, M.Tr.Opsla. |
Natuna, antena - Isu terkait aktivitas Galian C di Natuna beberapa minggu terakhir mencuat dan memicu banyak perdebatan. Polemik ini tak hanya menyentuh aspek hukum, tapi juga menyangkut kepentingan pembangunan infrastruktur serta keberlangsungan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas tambang rakyat.
Menanggapi situasi tersebut, Kapolres Natuna AKBP Novyan Aries Efendie, SH, SIK, MM, M.Tr.Opsla memberikan pandangan yang menyejukkan sekaligus edukatif. Ia meminta semua pihak, baik masyarakat, pelaku usaha, maupun pemerintah, untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan berdasarkan opini atau informasi yang belum jelas.
“Permasalahan seperti ini harus disikapi dengan bijak dan cara yang baik. Jangan mudah percaya isu-isu yang berkembang dan belum tentu benar,” ujarnya (28/9/2025).
Natuna Kondusif, itu lebih utama
Kapolres menegaskan bahwa kondusivitas daerah adalah prioritas yang harus dijaga bersama. Ia berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh kabar yang simpang siur, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum atau data faktual.
“Setiap isu yang berkembang harus dilihat dari berbagai sisi. Jika langkah yang diambil tergesa-gesa, bisa saja justru merugikan masyarakat dan pemerintahan Natuna sendiri,” imbuhnya.
Menurutnya, penting bagi publik memahami bahwa persoalan tambang rakyat bukan hanya soal larangan atau penindakan, tetapi melibatkan banyak aspek: kebutuhan pembangunan, perizinan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat pekerja.
Melihat dari Dua Sisi, Pembangunan dan Ekonomi Rakyat
Kapolres Aries mengakui bahwa material dari galian C sangat dibutuhkan untuk menunjang berbagai proyek infrastruktur di daerah. Jalan, sekolah, rumah sakit, drainase, hingga bangunan publik lainnya bergantung pada ketersediaan material pasir dan batu.
Namun di sisi lain, status ilegal bahan tambang tanpa izin bisa menjadi hambatan bagi pelaksanaan proyek maupun pertanggungjawaban hukum.
“Kami memahami kebutuhan material untuk pembangunan, tapi kalau statusnya ilegal tentu menjadi kendala. Di sisi lain, masyarakat yang bekerja dari sektor ini juga tidak bisa langsung diputus mata pencahariannya,” jelasnya.
Pendekatan Solutif, Bukan Sekadar Represif
Berbeda dengan stigma yang sering muncul, Polres Natuna tidak hanya mengedepankan tindakan represif. Menurut Kapolres, solusi harus ditemukan tanpa mengabaikan aspek hukum dan kearifan lokal.
“Kita cari titik temu. Pembangunan tetap berjalan, masyarakat tetap bisa bekerja, tapi semuanya harus dalam koridor hukum. Dengan langkah seperti itu, tidak akan muncul masalah baru di kemudian hari,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pola pendekatan persuasif dan dialogis akan lebih efektif dibanding sekadar melakukan penertiban tanpa solusi pengganti.
Mendorong Legalitas dan Regulasi untuk Tambang Rakyat
Salah satu gagasan yang saat ini mulai dibahas adalah skema legalisasi tambang rakyat yang memungkinkan aktivitas tersebut dilakukan secara resmi, terkontrol, dan berkelanjutan.
Kapolres menyebut bahwa regulasi atau pola kerja sama bisa menjadi pintu masuk agar aktivitas penambangan memiliki kepastian hukum, sekaligus mempertimbangkan kelestarian lingkungan.
“Dengan payung hukum yang jelas, masyarakat tidak perlu khawatir. Justru ini bisa menciptakan peluang ekonomi lokal yang lebih sehat,” ujarnya.
Legalitas ini juga dapat membuka akses pembinaan, pengawasan, kerja sama dengan koperasi, hingga potensi penerimaan daerah yang lebih terukur.
Yang tidak kalah penting masyarakat pelaku tambang bukan musuh, melainkan bagian dari ekosistem ekonomi yang perlu ditata. Kolaborasi pemerintah, aparat, dan masyarakat menjadi kunci penyelesaian.
Bukan saling menyalahkan, tetapi saling mencari solusi.
Kapolres Natuna berharap momentum polemik ini tidak menjadi sumber konflik, tetapi menjadi awal penataan yang lebih baik. Dengan komunikasi yang matang, legalitas yang jelas, dan kepedulian terhadap lingkungan serta ekonomi rakyat, persoalan Galian C bisa diubah menjadi peluang pembangunan.
“Kami ingin Natuna tetap aman, masyarakat tetap bekerja, dan pembangunan tidak terhambat. Semua itu bisa dicapai kalau dibicarakan dengan baik, bukan dengan prasangka,” pungkasnya.
(Said)
