masukkan script iklan disini
 |
| Saat Bupati Natuna, Cen Sui La, menemui Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Jehezkiel Devy Sudarso di Tanjungpinang, Rabu (19/11). |
Natuna, antena - Bupati Natuna, Cen Sui La, menemui Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Jehezkiel Devy Sudarso di Tanjungpinang, Rabu (19/11), untuk membangun penguatan tata kelola pemerintahan dan memastikan bahwa pembangunan di wilayah perbatasan berjalan dengan kepastian hukum yang kuat.
Pertemuan yang berlangsung hangat namun tegas itu diarahkan pada satu tujuan utama: menutup setiap celah penyimpangan anggaran, terutama pada wilayah kepulauan dan perbatasan yang kerap menghadapi tantangan geografis sekaligus pengawasan yang lebih kompleks.
Penguatan Preventif, Bukan Sekadar Penindakan
Dalam diskusi bersama Kajati, Bupati Cen menekankan bahwa daerah perbatasan seperti Natuna membutuhkan dukungan hukum yang bersifat preventif. Ia mengatakan bahwa pembangunan strategis tidak boleh tersandera persoalan administrasi, keraguan hukum, ataupun potensi penyimpangan yang dapat menghambat pelayanan publik.
“Kami ingin memastikan setiap program berjalan tepat arah, tepat regulasi, dan tepat manfaat. Sinergi ini penting agar program pemerintah berjalan tanpa hambatan dan bebas dari risiko korupsi,” ujar Cen.
Kajati Kepri menerima langsung kehadiran Bupati Natuna dan memberikan komitmen untuk memperkuat pendampingan hukum melalui program-program asistensi yang selama ini sudah berjalan.
APBD, Proyek Strategis, dan Pengadaan Barang Jasa Jadi Fokus Pembahasan
Keduanya membahas pengawasan ketat terhadap penggunaan APBD, asistensi hukum terhadap proyek strategis daerah, peningkatan kualitas belanja publik, hingga penguatan skema pengadaan barang dan jasa.
Cen menilai peran kejaksaan sangat vital, terutama dalam memberi keyakinan hukum bagi birokrasi, agar pejabat di daerah tidak ragu melaksanakan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Dukungan hukum yang tepat menjadi fondasi pelayanan publik yang lebih efektif dan akuntabel,” tegasnya.
Perbatasan Butuh Kepastian Hukum
Sebagai wilayah terluar Indonesia, Natuna memiliki tantangan sekaligus tanggung jawab besar. Bupati Cen menegaskan bahwa pembangunan di kawasan perbatasan membutuhkan kepastian hukum yang kokoh, untuk menjaga integritas tata kelola, memastikan efisiensi anggaran, dan mengamankan setiap langkah pembangunan dari risiko penyimpangan.
Ia berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Natuna dan Kejati Kepri dapat diperluas, khususnya dalam pendampingan dana desa, proyek infrastruktur, dan kebijakan pelayanan publik di tingkat akar rumput.
Menutup Celah, Menguatkan Negara
Pertemuan ini mengirim pesan tegas: pembangunan di wilayah perbatasan bukan sekadar kerja teknis, tetapi bagian dari strategi menjaga wibawa negara. Dengan pengawasan hukum yang kuat, Natuna diharapkan dapat menjadi contoh tata kelola bersih dan transparan di kawasan terluar NKRI.
(Said)
