masukkan script iklan disini
 |
| Pulau Subi di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. (Foto: istimewa). |
Natuna, antena.id - Bayangkan tinggal di atas karpet emas, tapi berjalan nyeker. Itulah nasib Pulau Subi terkini. Lautannya berlimpah ikan, tapi warganya kadang hanya bisa melambaikan tangan dari tepian pantai, menyaksikan kapal-kapal asing meraup hasil laut di depan mata.
Subi sejatinya adalah lumbung ikan, surganya nelayan, impian para investor yang paham potensi. Tapi semua itu akan jadi cerita dongeng jika tak ada langkah konkret dari pemerintah.
Pulau ini bukan sekadar titik di peta Natuna, tapi jantung lautan dengan denyut ikan yang melimpah ruah. sayangnya, denyut itu hanya terdengar oleh kapal asing dan pengusaha dari luar.
Subi sebenarnya adalah surga ikan, dengan laut dan terumbu karang indah sebagai rumah bagi berbagai jenis spesies ikan, tapi dilupakan kebijakan. Seperti tinggal di atas kasur berlian tapi disuruh tidur di tikar. Di sekelilingnya laut berkilau penuh ikan, namun sarana pendukung seperti cold storage, pabrik pengalengan, hingga kapal tangkap modern nyaris hanya ada di brosur iklan. Untuk dimiliki dan beroperasi masih sebatas mimpi.
Nelayan Subi melaut dengan perahu kecil yang bahkan kalah gesit dibanding mainan anak kota. Sementara itu, kapal-kapal raksasa dari luar datang lengkap dengan alat tangkap modern, sistem pendingin, GPS, sonar, dan mungkin Wi-Fi. Ironis? Tidak cukup. Ini tragis seperti menonton pertunjukan opera nelayan tanpa panggung dan sounds.
"Kami seperti orang kampung yang disuruh lomba Formula 1, tapi dikasih sepeda onthel, berbicara tranformasi perikanan berbasis teknologi padahal sarana dan tak memadai, ya tak lucu lah disuruh bermimpi disiang hari lalu dikejutkan dengan tagihan beban ekonomi yang melangit" keluh salah satu nelayan Subi sambil memperbaiki alat tangkap tradisionalnya, Sabtu, 28 Jun8 2025.
Pada suatu rapat koordinasi, seakan senada dan seirama, tabuh dan rentak menggetar membahana meluap segalanya. Bupati Natuna, Cen Sui Lan, menyuarakan nestapa ini di hadapan para pejabat pusat, para pemangku kebijakan yang bisa merubah aturan dan undang-undang. Dengan nada getir tapi tulus, ia mengungkapkan realitas pahit kekayaan laut Natuna belum mampu mengangkat derajat hidup masyarakatnya.
“Natuna ini kaya, tapi masyarakatnya miskin. Saya sedih. Empat bulan menjabat, saya merasa belum bisa berbuat apa-apa. Laut kita luas, tapi justru kapal asing yang bebas lalu lalang. Bertahun-tahun tanpa tersentuh, nelayan lokal tidak akan mampu bersaing dengan kapal asing yang melakukan perampasan kekayaan secara ilegal dan masif," Ujarnya, perih dihadapan para pejabat kementerian yang hadir.
Sang Bupati bahkan mengusulkan agar kapal-kapal besi disediakan untuk nelayan lokal. Jika pemerintah pusat tidak sanggup, kenapa tidak libatkan swasta. Jangan hanya kasih izin ke kapal luar yang ‘kaya modal'.
Kampung Nelayan, Label yang Tak Sampai ke Pulau Ikan
Yang lebih membuat nelayan geleng geleng kepala, Pulau Subi tidak masuk dalam daftar Kampung Nelayan nasional. Lautnya dijadikan ladang oleh nelayan dari berbagai daerah, seperti Ranai, Pulau Tiga, Serasan, Kalimantan dan Jawa, dan bahkan yang berbendera asing. Tapi satu pun desanya tak dianggap layak jadi kampung nelayan. Aneh dan terasa absurd.
"Laut depan rumah kami, keluar rumah langsung nyebur ke laut. Musim tertentu pulau ini seperti daerah minipolitan yang semua nelayan dari berbagai daerah numpang berteduh. ini masih kurang kah?" sindir seorang nelayan sambil membenarkan topi lusuhnya.
Permohonan demi permohonan dikirim, tapi seolah dilempar ke laut tanpa pelampung. Alasan yang datang pun membingungkan, seperti mencoba menebak arah angin dari kompas rusak.
Subi Tidak Butuh Simpati. Subi Butuh Strategi
Cukuplah puisi-puisi birokrasi dan janji janji para petinggi negeri. Sama hal yang disampaikan Bupati Natuna, masyarakat Subi butuhnya cold storage, kapal layak, pelabuhan ikan, pabrik pengolahan, dan status kampung nelayan yang sah. Bukan demi nama, tapi demi masa depan.
Mereka ingin laut ini bukan cuma tempat mencari ikan, tapi sumber ekonomi yang berkelanjutan. Agar hasil tangkapan bukan hanya untuk makan hari ini, tapi juga untuk biaya sekolah, rumah, dan masa depan anak-anak.
Subi bukan cerita dongeng, ia nyata. Tapi bisa jadi dongeng kelam jika terus diterlantarkan. Pemangku kebijakan harusnya bersinergi dan datang, dengar, laksanakan dan jangan hanya selfie lalu pulang. Sebab Subi tidak butuh panggung. Subi butuh perubahan.
(Said Salman Alfarisi)
